Kuningan ( Sabara news )Agenda Bidang Perekonomian dan SDA Setdakab Kuningan di Objek Wisata Balong Dalem (11/7 ) kali ini mengangkat tema High Level Meeting TP2DD ( Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ).
Dijelaskan Pj Bupati Kunigan R. Iip Hidayat, Konsep High Level Metting TP2DD merupakan pertemuan rutin dalam berkomitmen untuk mempercepat perluasan digitalisasi daerah menuju sistem elektronifikasi. Regulasinya yaitu Kepres no 3 tahun 2021 dimana tujuannya mendorong implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ) sebagai langkah transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola yang meng-implementasikan sistem keuangan daerah dalam peng-optimalan pendapatan daerah.
" Ini merupakan pertemuan rutin, ada asda 1 , 2 dan asda 3 . Ada beberapa SOPD dan Bank Kuningan , sedangkan BI Perwakilan Cirebon hadir untuk memberikan bimbingan dalam pertemuan ini. Dengan sistem ETPD tata kelola keuangan daerah nantinya akan lebih baik, terintegrasi dan akuntabel sehingga kasus korupsi pun bisa diminimalisir. Namanya juga orang kalau ketemu tumpukan uang biasanya ada figh batin " seloroh Iip saat diwawanarai media seusai acara.
Iip melanjutkan, " Tahun 2023 lalu , menurut rillis BI, Indek ETPD Kuningan masuk peringkat ke- 17 se Jawa dan Bali. Capaiannya 0,81 % , jadi untuk mencapai 100 % perlu peningkatan 0,081 % . Dan ini harus tercapai , mangkanya nanti akan selalu dievaluasi . Seperti halnya dalam mengevaluasi tingkat inflasi daerah setiap Senin dan Selasa " tegas Iip.
Kepala Kantor BI Perwakilan Cirebon, Anton Pitono menganalisa , "Untuk segmen ritel akselarasi transaksi ada tren kenaikan pada April dan Mei , termasuk di sektor jasa parawisata. Untuk pelaku UMKM , ini yang masih enggan melajukan dengan transaksi digital ( non tunai) kartu QRIS ( Quick Response Code Indonesian Standard ). Padahal , dengan QRIS transaksi lebih cepat dan aman. Mereka memilikinya tetapi hanya disimpan di laci, tidak digunakan." ungkap Anton
Harapan Iip untuk percepatan ETPD dalam tata kelola keuangan APBD ditanggapi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Taufik Rohman, " Ini sebaiknya jadi masukan buat pak bupati sebagai ketua tim TP2DD.Sebab pada saat ini beberapa OPD masih menolak dengan ETPD karena belum paham tentang mekanisme anggaran UP ( Uang Pengganti) dan GU ( Ganti Uang ) dalam ETPD " ungkap Taufik.
Untuk alasan penolakan OPD, Taufik pun mengilustrasikan, misalnya pengeluaran KPA/PA dengan ETPD pada belanja maming di sebuah restoran yang pelayannya cantik, nilai belanjanya 1 juta, karena pelayannya cantik ditambah tip 200 ribu, sehingga di debet jadi 1,2 juta, " Karana belanja nya 1 juta, jadi ribet dalam pengembalian GU yang 200 ribu nya nanti. Sedangkan untuk 3 (tiga) kecamatan yang keberatan dengan ETPD itu karena kendala dalam sistem bertransaksi secara ETPD dimana bank pun tidak ada di kecamatan itu " jelas Taufik . ( didik s)
